Rapat Paripurna DPRD Parimo Memanas, Legislator Semprot OPD: Kota Dipenuhi Sampah dan Jalan Gelap

Foto : Sumardin (Pde)

PARIGI | Harian Sulawesi – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang dipimpin Ketua DPRD Alfred MB Tonggiroh, Senin (18/5/2026), berlangsung panas dan penuh interupsi.

Sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024–2029.

Sorotan tajam datang dari politisi Partai Hanura asal Dapil 1, Yushar. Dalam forum paripurna itu yang dihadiri Wakil Bupati Abd. Sahid, dia menilai wajah ibu kota Kabupaten Parigi Moutong terlihat semrawut akibat tumpukan sampah dan sisa penebangan pohon yang dibiarkan berserakan di sejumlah titik jalan utama.

“Hanya ditebang lalu ditinggalkan begitu saja. Dari depan Pertamina, kantor PU sampai ke bawah penuh ranting dan potongan pohon. Kota ini seperti tidak terurus,” kata Yushar di hadapan pimpinan sidang dan jajaran pemerintah daerah.

Dirinya juga menyoroti kondisi Jalur 2 arah selatan yang disebut berubah menjadi lokasi pembuangan sampah liar.

Menurutnya, hingga kini belum ada langkah nyata dari instansi terkait untuk menangani persoalan tersebut meski kondisi itu sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Tak hanya soal sampah, Yushar turut menyinggung persoalan penerangan jalan umum yang hingga kini belum terealisasi meski sebelumnya telah dibahas dalam forum resmi DPRD.

Ia menyebut kawasan Jalur 2 hingga akses menuju kantor Polres sangat gelap pada malam hari dan rawan tindak kriminalitas.

“Kalau lewat di kawasan Kayubura (eks teluk tomini) jam 10 malam harus hati-hati. Gelap sekali dan rawan penjambretan. Padahal itu jalan umum dekat kantor kepolisian,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yushar juga mengkritik persoalan layanan barcode pendaftaran bagi petani dan nelayan yang dinilai belum berjalan maksimal di sejumlah daerah pemilihan.

Sosok pengusaha ikan ini menyebut masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan karena minim fasilitas dan pendampingan petugas di lapangan.

Menurut dia, petani dan nelayan sudah memenuhi berbagai persyaratan administrasi, namun tetap dipersulit dalam proses pelayanan.

Dirinya bahkan mengaku malu karena persoalan yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas dari pemerintah daerah.

Menutup pernyataannya, Yushar meminta pemerintah segera menentukan pihak yang bertanggung jawab atas penanganan sampah dan sisa penebangan pohon di wilayah kota.

Pejuang nelayan kecil ini memperingatkan tumpukan batang dan ranting pohon besar di sekitar kantor Dinas Pekerjaan Umum berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Saya tidak mau lagi melihat sampah dan batang pohon berserakan di sekitar kantor PU. Kalau ada yang tertimpa, itu bisa berakibat fatal,” tegasnya. (**)