KADIN Parimo Desak Bupati Copot Pejabat Diskominfo, Dinilai Berulang Kali Kaburkan Fakta Kegiatan

PARIMO | Harian Sulawesi – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, mendesak Bupati H. Erwin Burase untuk mencopot pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilai berulang kali menyajikan informasi publik yang tidak sesuai fakta serta mengaburkan peran pihak yang menjadi penggagas kegiatan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul publikasi resmi Diskominfo Parigi Moutong terkait kegiatan Dialog Optimalisasi Kualitas Ekspor Komoditas Durian Parigi Melalui Pendampingan Karantina yang digelar di PT Sentra Pangan Sejahtera (SPS), Desa Avulua.

Menurut Faradiba, dalam publikasi tersebut kegiatan yang diinisiasi KADIN Parigi Moutong disebut sebagai agenda Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Badan Karantina Indonesia. Padahal, kata dia, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh KADIN Parigi Moutong.

Dia mengaku memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa KADIN telah lebih dahulu menerbitkan surat undangan resmi kepada Kepala Badan Karantina Republik Indonesia maupun kepada Bupati Parigi Moutong sebelum kegiatan berlangsung.

“Kami sangat menghargai kehadiran dan dukungan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi. Namun menghargai pemerintah bukan berarti menghapus fakta. Fakta harus tetap menjadi dasar dalam penyampaian informasi publik,” kata Faradiba.

Faradiba menilai peristiwa tersebut bukan kejadian pertama. Ia mengklaim terdapat sejumlah kegiatan sebelumnya yang dipublikasikan dengan narasi serupa sehingga peran pihak penggagas tidak tergambar secara utuh di hadapan publik.

Menurut dia, fungsi utama Diskominfo adalah menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan proporsional. Karena itu, ketika sebuah kegiatan yang digagas organisasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sipil dipublikasikan seolah menjadi agenda pemerintah daerah, maka prinsip objektivitas informasi dinilai tidak terpenuhi.

“Saya tidak melihat ada alasan untuk sekadar dievaluasi. Jika berulang kali terjadi dan terus mengaburkan fakta, maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap narasi seperti ini seharusnya dicopot. Jabatan komunikasi publik harus diisi oleh orang-orang yang mampu menjaga objektivitas dan integritas informasi, bukan oleh mereka yang justru membangun persepsi berbeda dari kenyataan,” ujarnya.

Mantan Wartawan berlisensi Madya ini juga mengaku prihatin karena pola komunikasi tersebut berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai hubungan antara KADIN Parigi Moutong dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

“Publik akhirnya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara KADIN Parigi Moutong dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong? Mengapa kegiatan yang diinisiasi KADIN berulang kali dipublikasikan seolah-olah menjadi agenda pemerintah daerah?” katanya.

Faradiba menegaskan bahwa selama ini KADIN Parigi Moutong berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong investasi, membuka akses pasar ekspor, membangun kemitraan usaha, serta memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.

Karena itu, menurutnya, kemitraan yang sehat harus dibangun di atas prinsip saling menghargai kontribusi masing-masing pihak dan menjunjung fakta dalam setiap penyampaian informasi kepada publik.

“KADIN tidak pernah meminta untuk dipuji. KADIN juga tidak pernah meminta untuk dibesarkan. Tetapi jangan pula kerja keras organisasi, pelaku usaha, petani, dan seluruh pihak yang terlibat dihapus dari catatan publik hanya untuk membangun narasi tertentu,” tegasnya.

Faradiba menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nama lembaga, melainkan juga kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Parigi Moutong.

“Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menggagas, siapa yang bekerja, dan siapa yang hanya hadir dalam sebuah kegiatan. Jangan sampai informasi publik berubah menjadi alat pencitraan yang mengorbankan fakta. Sebab ketika fakta mulai dikaburkan, yang dipertaruhkan bukan lagi nama sebuah lembaga, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri,” tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong terkait pernyataan dan desakan yang disampaikan Ketua KADIN Parigi Moutong tersebut.(**)