PETI Tombi Kian Menggila, Warga Tantang Kapolda Sulteng Baru Buktikan Ketegasan

PARIMO | Harian Sulawesi – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan.

Maraknya operasi tambang ilegal yang disebut berlangsung terang-terangan dinilai menjadi ujian awal bagi Kapolda Sulawesi Tengah yang baru dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik pertambangan tanpa izin.

Warga setempat mengaku resah karena puluhan alat berat dilaporkan masih bebas beroperasi siang dan malam.

Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa aktivitas ilegal itu berjalan tanpa hambatan berarti meski telah berulang kali menjadi perhatian publik.

“Puluhan alat berat kerja terus siang malam. Ini seperti tidak tersentuh hukum,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, keberanian para pelaku menjalankan aktivitas tambang ilegal diduga tidak lepas dari adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan.

Di lapangan bahkan beredar informasi mengenai keterlibatan pemodal dari luar daerah yang disebut turut menopang keberlangsungan operasi PETI tersebut.

Salah satu nama yang disebut-sebut warga adalah sosok berinisial ID yang dikabarkan berasal dari Sulawesi Selatan dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

“Katanya punya bekingan, jadi aktivitas tetap jalan,” ujar sumber tersebut.

Selain dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang, warga juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan terhadap setiap alat berat yang beroperasi di lokasi PETI.

Menurut sumber itu, setiap unit alat berat diduga dikenakan setoran hingga Rp 40 juta. Jika seorang penambang mengoperasikan dua alat berat, nilai setoran yang harus dibayarkan disebut bisa mencapai Rp 80 juta.

“Kalau satu penambang pakai dua alat, bisa sampai Rp 80 juta. Uangnya ke mana, tidak jelas,” katanya.

Di tengah maraknya aktivitas penambangan, kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan juga semakin meningkat.

Lokasi tambang yang berada di sekitar aliran sungai dikhawatirkan memicu pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Karena itu, warga berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas PETI yang dinilai semakin masif.

Sorotan publik kini tertuju pada jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru.

Warga berharap penanganan PETI di Tombi tidak berhenti pada penertiban sementara, melainkan diikuti tindakan hukum yang menyasar seluruh pihak yang terlibat.

“Ini jadi ujian bagi Kapolda. Kami butuh tindakan tegas, bukan pembiaran,” tegas warga. (**)