Rakor Pengendalian Inflasi, Kepala BSKDN Tekankan Stabilitas Pasokan Dan Harga

Foto: istimewa

PARIGI MOUTONG, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (4/8/2026).

Rakor tersebut diikuti secara langsung oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Polres Parigi Moutong dan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.

Rakor pengendalian inflasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya terkait ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kebutuhan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diminta terus mencermati perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di wilayah masing-masing.

Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan barang di tingkat masyarakat, kelancaran distribusi, serta mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memicu kenaikan harga.

Kepala BSKDN menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Sinergi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Karena itu, keterlibatan OPD terkait, Inspektorat dan unsur kepolisian diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyampaikan rekomendasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah didorong memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing terhadap program nasional tersebut.

Dukungan daerah diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Program 3 Juta Rumah juga memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi daerah karena dapat mendorong aktivitas pembangunan, membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat serta menggerakkan berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan dan jasa konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui perangkat daerah terkait diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam rakor sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Rakor ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengambil langkah antisipatif apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga maupun gangguan pasokan.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pengendalian inflasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (**)

Sumber: Dinas Kominfo Parigi Moutong.