Jelang Penetapan Kepala OPD Parimo, Zulfikar: Jangan Pilih Pejabat Bermasalah

PARIGI MOUTONG, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dijadwalkan menetapkan pejabat yang akan mengisi 19 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) yang sebelumnya mengalami kekosongan.

Penetapan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (22/9/2026), di bawah kepemimpinan Bupati H. Erwin Burase dan Wakil Bupati H. Abdul Sahid.

Berdasarkan dokumen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran pada 19 Juni 2026, melalui Nomor 23/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026, terdapat 19 nama yang dinyatakan masuk dalam hasil akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama Tahun 2026.

Hasil tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Akhir Penilaian Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 Nomor 16.4/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026.

Dalam proses tersebut, terdapat satu nama yang disebut memerlukan pertimbangan khusus untuk mengisi salah satu posisi pimpinan OPD, yakni jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong.

Kepala Staf LMP Parigi Moutong, Zulfikar Zamardi, meminta Bupati Erwin Burase mempertimbangkan rekam jejak, profesionalisme, karakter, serta kemampuan calon pejabat dalam membangun daerah.

Menurutnya, calon kepala OPD harus memiliki empati dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun elemen kontrol sosial.

“Harapannya, calon pejabat eselon II yang akan dilantik nanti harus profesional, berkarakter membangun daerah, serta memiliki rasa hormat kepada wartawan dan LSM ketika mereka menjalankan tugas. Jangan sampai ada pejabat yang justru bermental ‘perampok’ sehingga mempermalukan sistem pemerintahan daerah,” tegas Zulfikar, Selasa (22/9/2026).

Zulfikar juga mengingatkan pejabat yang nantinya mendapat amanah agar tidak alergi terhadap kritik dan tidak menutup diri terhadap wartawan maupun LSM.

Menurut dia, komunikasi yang terbuka menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan, terutama dalam memastikan program-program daerah dapat diketahui dan diawasi publik.

“Kunci keberhasilan pemimpin itu berada pada tata kramanya. Komunikasi adalah kunci keterbukaan informasi publik, apalagi menyangkut program-program pemerintah daerah selama beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Zulfikar bilang, rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama dari BKN melalui Nomor 46826/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 14 September 2026 yang diterima Bupati Parigi Moutong pada 16 September 2026 menjadi salah satu dasar dalam proses penetapan pejabat.

Zulfikar berharap Bupati Erwin Burase memilih calon yang memiliki kemampuan dan integritas untuk membangun daerah hingga 2030.

Ia juga meminta agar calon yang dinilai memiliki perilaku tidak baik di tengah masyarakat tidak dipaksakan masuk dalam jajaran pimpinan OPD, terlebih jika membawa-bawa nama Bupati dalam tindakannya.

“Kalau ada nama calon yang bermasalah dan perilakunya tidak baik di mata masyarakat, sebaiknya disingkirkan dan diganti dengan orang yang memiliki karakter serta moral positif,” tegasnya. (**)