Sekda Zulfinasran Luncurkan 9 Program Strategis Pertanahan, Libatkan Mahasiswa Lewat KKN Tematik

Foto: istimewa

PARIGI MOUTONG, Sulteng – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin Rapat Koordinasi Program KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan sembilan program kerja sama strategis antara Pemkab Parigi Moutong, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat, tertib, dan bermanfaat luas.

Dalam arahannya, Zulfinasran menegaskan setiap tahapan harus berjalan terarah, terukur, dan memiliki jadwal serta sasaran jelas. Penguatan data menjadi fondasi utama melalui pemetaan, pendataan, dan pengukuran langsung ke lapangan agar hasilnya bisa mempercepat sertifikasi tanah, menata wilayah, sekaligus menjamin keamanan aset tanah milik pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antar instansi agar tidak terjadi perbedaan informasi yang menghambat pelayanan.

Pemerintah daerah juga melibatkan perguruan tinggi secara langsung. Mahasiswa akan ditugaskan dalam program KKN Tematik Pertanahan untuk membantu pendataan dan pemetaan di lokasi yang ditetapkan.

Kerja sama ini sedang diperkuat melalui penyelesaian nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, sehingga peran akademik dapat menyumbang kemajuan nyata di lapangan.

Sembilan program strategis yang dijalankan mencakup seluruh aspek pengelolaan lahan dan ruang: mulai dari penyelarasan lahan pertanian dengan rencana tata ruang, penguatan reforma agraria, konsolidasi tanah pembangunan, percepatan pendaftaran tanah, penyatuan data pertanahan dan pajak, pemutakhiran nilai tanah, hingga integrasi layanan ke sistem perizinan daring dan Mal Pelayanan Publik.

Langkah integrasi layanan bertujuan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengurus segala urusan pertanahan dalam satu pintu, serta memastikan rencana tata ruang terpakai secara tepat dan sah. Sementara itu, penyatuan data tanah dan pajak diharapkan juga membantu meningkatkan pendapatan asli daerah secara sah dan adil.

Setiap instansi terkait telah diberi peran dan tanggung jawab sesuai kewenangan, termasuk kewajiban menyelaraskan data lintas sektor. Program dikelompokkan agar pengawasan dan pelaksanaan berjalan lebih fokus dan terkoordinasi.

Melalui rapat ini, seluruh pihak diminta segera bergerak menindaklanjuti rencana kerja. Kesembilan program ini diharapkan berjalan beriringan, menghasilkan data yang akurat, mempercepat pelayanan publik, menata wilayah secara teratur, serta menjamin kepastian hukum tanah bagi warga dan pemerintah daerah. (**)

Sumber: Dinas Kominfo Parigi Moutong