Warga Tirtanagaya Demo, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa oleh Kadesnya, Begini Penyampaian Warganya

Foto: istimewa

LAMBUNU, Parimo, Sulteng – Sekelompok warga Desa Tirta Nagaya, Kecamatan Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di halaman pendopo desa, Senin (24/8/2026).

Dalam aksi tersebut, Ketua Koordinator aksi Firdaus mewakili warganya mempertanyakan transparansi pemerintah desa terkait kinerja kepala desa serta pengelolaan keuangan dan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut.

Warga menilai Desa Tirta Nagaya memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, termasuk keberadaan aktivitas pertambangan yang dinilai memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat.

Namun, warga mempertanyakan keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan dana atau kontribusi dari aktivitas pertambangan yang disebut masuk ke desa.

Mereka meminta pemerintah desa membuka informasi tersebut secara transparan kepada masyarakat.
Dalam orasinya, Wakil Koordinator Aksi, Nandan, menyampaikan sejumlah tuntutan warga.

Ia menegaskan transparansi harus diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan desa, mulai dari tata kelola, kebijakan hingga pengelolaan keuangan.

“Kami menuntut transparansi dalam segala aspek serta transparansi sistem tata kelola, kebijakan maupun pengelolaan keuangan. Transparansi harus dibuka secara terang-terangan, penuh akuntabilitas kepada seluruh masyarakat desa,” tegasnya.

Demikian pula penyampaian wakil koordinator aksi, Nandan dalam orasinya sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya menyinggung ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya membuka ruang dialog dan memberikan jawaban terhadap setiap keluhan yang disampaikan warga.

Ia bahkan menilai kondisi Desa Tirtanagaya belum sepenuhnya mencerminkan semangat kemerdekaan karena masyarakat merasa belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari potensi sumber daya alam di wilayahnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyerukan agar kepala desa dievaluasi dan bahkan diturunkan karena dinilai tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, dalam orasi tersebut terdapat pernyataan bernada keras terkait potensi benturan dengan aparat keamanan. Massa aksi meminta kepolisian, TNI dan aparat pemerintahan untuk tidak menghalangi penyampaian aspirasi warga.

Aksi damai ini langsung ditanggapi politisi PDI-P asal daerah pemilihan (dapil) IV Moutong bersaudara Mastula menyebut bahwa aksi damai yang dilakukan warganya adalah hal yang wajar sesuai perintah Undang-Undang.

Bukan berarti jika masyarakat melakukan unjuk rasa untuk memperoleh keadilan itu sebagai penghambat roda pemerintahan desa, namun dengan unek-unek yang warga sampaikan itu menjadi jembatan sebuah pengabdian karena kepala desa dipilih rakyatnya.

“Kalau sistim pemerintahan desa kurang baik dimata masyarakatnya, yah itu hal yang wajar disampaikan demi untuk kemaslahatan warga desa Tirta Nagaya. Tapi yang penting dilakukan secara damai sebagaimana yang dilakukan mereka di halaman pendopo samping kantor desa Tirta Nagaya” ucap politisi PDI-P yang sudah tiga periode duduk sebagai wakil rakyat dengan suara terbanyak diwilayah dapil IV.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Tirtanagaya terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Klarifikasi dan jawaban pemerintah desa akan dimuat dalam pemberitaan selanjutnya sebagai bentuk keberimbangan informasi. (**)