DPRD Parimo Semprot Pemda, Anggaran DLH Dinilai “Kerdil”, Program 2026 Disebut Jalan di Tempat
- calendar_month Sen, 18 Mei 2026
- visibility 125
- comment 0 komentar
Foto : Sumardin (Pde)
PARIGI | Harian Sulawesi – Anggota DPRD Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Arifin Dg Palalo, melontarkan kritik keras terhadap lambannya realisasi anggaran tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Senin (18/5/2026).
Di hadapan Ketua DPRD Alfred MB Tonggiroh dan Wakil Bupati Abd. Sahid, Arifin menilai pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sangat lambat meski anggaran telah tersedia dalam APBD murni tahun 2026.
Menurut dia, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkannya sejak awal tahun hingga kini belum juga terealisasi. Ia mempertanyakan kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum mampu menjalankan program tepat waktu.
“Faktanya di lapangan, anggaran sudah ada, tetapi pekerjaannya belum dilaksanakan. Bahkan ada OPD yang menyebut baru jalan di triwulan III, ada juga yang bilang kemungkinan triwulan IV,” ujar Arifin dalam forum paripurna.
Dirinya mengaku heran dengan alasan sejumlah perangkat daerah yang menunda pelaksanaan kegiatan hingga pertengahan bahkan akhir tahun anggaran. Padahal, kata dia, program yang telah ditetapkan dalam APBD semestinya sudah mulai berjalan maksimal paling lambat Juni atau Juli 2026.
Selain menyoroti lambannya realisasi anggaran, Arifin juga menyinggung kondisi lingkungan di sejumlah ibu kota kecamatan yang dinilai semakin memprihatinkan akibat minimnya perhatian terhadap sektor kebersihan dan penataan lingkungan.
Sebagai mitra kerja Komisi III DPRD, ia meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius dewan, khususnya terkait dukungan anggaran terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Arifin menilai kecilnya anggaran yang diberikan kepada DLH menjadi penyebab utama berbagai persoalan lingkungan belum tertangani maksimal. Ia menyebut berdasarkan aturan, sektor lingkungan hidup seharusnya mendapat alokasi hingga 3 persen dari total APBD.
“Kalau DLH diberikan anggaran sesuai aturan sebesar 3 persen dari APBD, saya yakin mereka mampu bekerja maksimal. Tapi faktanya di Parigi Moutong anggarannya bahkan tidak sampai 1 persen,” katanya.
Politisi Gerindra ini pun mendesak Komisi III DPRD Parigi Moutong untuk terus mengawal kebijakan penganggaran agar DLH memperoleh porsi anggaran yang lebih layak demi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kebersihan dan penataan lingkungan di daerah itu. (**)
- Penulis: Pde
Saat ini belum ada komentar